NIUS.id – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp479,275 miliar dipastikan tidak akan mengendap. Seluruh dana tersebut akan kembali dimanfaatkan melalui APBD 2026 untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan besarnya Silpa tidak berarti pemerintah terlambat menggunakan anggaran. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan masih adanya sisa anggaran hingga akhir tahun.
“Silpa ini bukan berarti kita terlambat dalam menggunakan anggaran,” ujar Bagus usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-7 Masa Sidang III Tahun 2025/2026 dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, Silpa antara lain berasal dari efisiensi hasil tender serta sejumlah kegiatan yang pelaksanaannya berada di penghujung tahun anggaran sehingga tidak dapat dimaksimalkan, terutama pada pekerjaan fisik.
“Ada beberapa faktor, mulai dari sisa hasil tender dan adanya kegiatan yang berada di akhir periode sehingga tidak bisa dimaksimalkan, terutama kegiatan fisik menjelang penutupan tahun anggaran. Tetapi anggaran itu langsung kita gunakan kembali untuk APBD 2026,” terang Bagus.
Menurutnya, keberadaan Silpa merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan keuangan daerah. Anggaran yang belum terserap pada tahun berjalan akan menjadi luncuran pada tahun berikutnya sehingga tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.
“Kalau tidak terserap, berarti langsung menjadi luncuran di tahun berikutnya. Mekanismenya memang seperti itu,” sebutnya.
Meski demikian, Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan serapan anggaran agar nilai Silpa tidak terlalu besar. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun agar pelaksanaan program dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir.
Di sisi lain, Bagus menyebut pengelolaan keuangan daerah Balikpapan selama ini mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan proses penganggaran bersama DPRD maupun pertanggungjawaban APBD telah berjalan sesuai ketentuan. Namun, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari aspek administrasi, melainkan juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Karena masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, seperti penanganan banjir, pembangunan sekolah, dan pelayanan air bersih. Ini menjadi PR kita bersama,” terangnya.
Karena itu, Bagus mengajak masyarakat untuk turut mengawal pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.
“Masyarakat boleh mengawal APBD setiap tahun. Justru masyarakat yang lebih memahami apa saja kebutuhan dan kekurangan yang masih ada di daerah. Ini yang harus kita sampaikan dan kawal bersama,” ujarnya.
Selain pengelolaan anggaran, Bagus menyebut Balikpapan juga terus menorehkan berbagai capaian positif. Salah satunya masuk dalam lima besar nominasi pembangunan kota terbaik di Indonesia bersama Surabaya, Pekalongan, Manado, dan Surakarta.
Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Balikpapan.
“Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berbenah dan mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang nyaman, kondusif, serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, SR
