NIUS.id – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan kebijakan pajak yang semakin membebani masyarakat. Hal ini menyusul pernyataan Kementerian Keuangan yang meminta dukungan masyarakat untuk memenuhi kekurangan target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp514 triliun.
Nurhadi menilai, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga mengevaluasi penggunaan anggaran negara. Menurutnya, kebijakan peningkatan pajak perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat, terutama di daerah.
Ia mengingatkan, kebijakan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan kondisi masyarakat dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan daerah. Terlebih, masyarakat saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Sebagai bentuk upaya meningkatkan pendapatan daerah, Nurhadi mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Kaltim saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penerimaan pajak. Pembahasan tersebut dilatarbelakangi oleh terbatasnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
“Konsepnya karna kita kekurangan uang, uang kita di daerah di setorkan ke pusat, pusat nda mau kembalikan yang sesuai dengan hak kita,” tuturnya.
Menurut Nurhadi, terbatasnya dana yang diterima daerah membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan tambahan. Namun, upaya tersebut tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan beban baru.
“Akhirnya nanti ekonomi semakin sulit, peredaran uang semakin langka karna daya beli masyarakat semakin menurun,” ujarnya.
Nurhadi turut menyoroti meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian, termasuk keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Yang paling kasihan sekarang itu semakin banyak UMKM,” sambungnya.
Ia menilai, bertambahnya jumlah UMKM tidak selalu menunjukkan meningkatnya peluang ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat terpaksa membuka usaha karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan kebutuhan untuk memenuhi biaya hidup.
Lebih lanjut, Nurhadi menyebut pembahasan Raperda terkait penerimaan pajak di DPRD Kaltim masih menghadapi perbedaan pandangan antarfraksi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rencana pengenaan pajak pada sejumlah sektor, khususnya pajak bahan bakar dan bea balik nama kendaraan bermotor.
“Kita lagi masih pro kontra yah dari dprd sendiri beberapa fraksi ingin mempertahankan, mininal jangan dinaikin khususnya pajak bahan bakar dan balik nama, karena dampaknya langsung di rasakan masyarakat,” pungkasnya. (As/Adv)



