NIUS.id – DPRD Kota Bontang menegaskan bahwa orientasi utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus tetap pada pelayanan publik, bukan semata-mata mengejar dividen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyampaikan bahwa sejumlah BUMD, khususnya sektor pelayanan dasar seperti air bersih, masih perlu difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, penyesuaian tarif yang mengacu pada regulasi pemerintah diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja perusahaan, termasuk pembaruan infrastruktur dan peningkatan distribusi layanan.
“Harapannya setelah penyesuaian tarif, pelayanan bisa lebih baik, peralatan diperbarui, dan distribusi air semakin lancar. Itu yang utama,” ujarnya.
Ia menegaskan, kontribusi terhadap PAD memang penting, namun tidak boleh mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat.
“BUMD yang bergerak di pelayanan publik jangan dibebani target dividen terlalu besar. Yang paling penting adalah masyarakat terlayani dengan baik, baru setelah itu bicara kontribusi ke daerah,” jelasnya.
Selain sektor air bersih, Rustam juga menyoroti potensi pendapatan dari pengelolaan jaringan gas melalui Bontang Migas Energi (BME). Dengan jumlah sambungan rumah yang terus bertambah, peluang peningkatan kontribusi ke daerah dinilai cukup terbuka.
“Jargas ini potensinya besar. Tapi kita juga harus pahami posisi BME sebagai operator, karena ada pihak lain yang terlibat dalam sistemnya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembenahan manajemen di sejumlah BUMD lain agar kinerjanya lebih optimal. Ia berharap unit usaha yang memiliki potensi pendapatan besar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah.
“Manajemen harus dibenahi supaya unit usaha yang potensial bisa maksimal. Dengan begitu, pendapatan yang dihasilkan bisa membantu pembiayaan kebutuhan di sektor tersebut,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar pendapatan yang diperoleh BUMD tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, pengelolaan yang baik akan membuat perusahaan daerah mampu membiayai kebutuhan operasional maupun pengembangan secara mandiri.
“Jangan hanya bergantung pada APBD. Kalau pengelolaannya baik, hasil usahanya bisa kembali untuk memperbaiki layanan dan infrastruktur,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
