NIUS.id – DPRD Kota Bontang melalui Komisi A memberikan perhatian serius terhadap kekhawatiran asosiasi sekolah swasta terkait kebijakan penambahan ruang belajar atau rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri.
Isu ini mencuat setelah adanya kekhawatiran bahwa penambahan rombel di sekolah negeri berpotensi menyedot minat calon siswa, sehingga berdampak pada penurunan jumlah peserta didik di sekolah swasta. Kondisi tersebut dinilai dapat berimbas pada kemampuan sekolah swasta dalam memberikan insentif kepada tenaga pendidik.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengorbankan salah satu pihak dalam pengambilan kebijakan tersebut.
“Pemerintah pasti mencari solusinya dan tidak akan mengorbankan satu pihak. Kita juga akan melihat secara selektif sekolah mana yang menambah rombongan belajar dan mana yang tidak. Jadi penambahannya tidak akan terlalu banyak,” ujarnya, Rabu (6/4/2026).
Menurutnya, evaluasi terhadap penambahan rombel akan dilakukan secara cermat agar keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta tetap terjaga. DPRD menilai distribusi siswa harus diatur secara proporsional agar semua lembaga pendidikan mendapatkan kesempatan yang adil.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan sekolah swasta merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan di Bontang yang tidak boleh diabaikan.
“Sekolah swasta juga bagian dari masyarakat Bontang yang harus kita perhatikan bersama, baik oleh pemerintah maupun DPRD,” tukasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
