NIUS.id – DPRD Kota Bontang menyoroti tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang yang tercatat mencapai sekitar 14 persen. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program di lapangan.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, menilai besarnya Silpa perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut, berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri, batas ideal Silpa berada pada kisaran maksimal 3 persen, sehingga angka yang terjadi di Bontang dinilai cukup jauh dari standar tersebut.
Menurutnya, tingginya Silpa mengindikasikan adanya celah dalam proses perencanaan hingga eksekusi program yang perlu segera dibenahi. Ia menekankan perlunya penguatan pengawasan agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
Bonnie menilai, jika Silpa hanya berasal dari efisiensi anggaran masih dapat diterima. Namun, apabila disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana, maka hal tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan program di perangkat daerah.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Bontang, M Taupan Kurnia, menjelaskan bahwa tingginya Silpa pada tahun anggaran sebelumnya lebih banyak dipicu oleh sejumlah kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai rencana. Kondisi tersebut membuat anggaran yang telah disiapkan tidak terserap secara maksimal.
Ia menambahkan, secara ideal Silpa memang berasal dari efisiensi belanja atau hasil pengadaan, namun pada praktiknya terdapat program yang tidak berjalan sehingga berdampak pada besarnya sisa anggaran.
“Kami sudah melakukan evaluasi internal, nantinya hasil evaluasi tersebut akan dijadikan dasar perbaikan agar pelaksanaan program di tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran,” tutupnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
