ADVERTORIALBontangKALTIMPemerintah

Di Tengah Fiskal Terbatas, Bontang Raih Tiga Predikat Terbaik di Kalimantan

×

Di Tengah Fiskal Terbatas, Bontang Raih Tiga Predikat Terbaik di Kalimantan

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat membacakan nota keuangan Perubahan APBD 2026. Lia Abdullah/Nius ‎

NIUS.id – Keterbatasan fiskal sepanjang 2026 tidak menghalangi Pemerintah Kota Bontang mencatatkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyebut Bontang berhasil meraih tiga predikat terbaik pertama sepanjang tahun ini.

‎Hal tersebut disampaikan Neni dalam rapat paripurna DPRD Bontang dalam rangka penyampaian nota keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9/2026).

‎Neni mengatakan, pada Mei 2026 Bontang meraih predikat terbaik pertama dalam kategori penurunan tingkat pengangguran. Capaian tersebut disertai dana apresiasi sebesar Rp3 miliar.

‎Menurutnya, salah satu faktor yang mendukung capaian tersebut adalah keberadaan aplikasi Teman Naker yang menjadi wadah bagi perusahaan untuk menyampaikan kebutuhan tenaga kerja.

‎Pemkot Bontang juga berkomitmen agar kesempatan kerja dapat diprioritaskan bagi warga Bontang, sepanjang tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan tersedia.

‎Dana apresiasi tersebut kemudian diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia tenaga kerja, infrastruktur pelayanan publik, serta penanganan stunting.

‎“Target kita akhir tahun ini stunting satu digit. Sekarang alhamdulillah kita terendah se-Kalimantan, 14,03 persen, dari awal 19 persen ketika pertama kali menjabat,” ujar Neni.

‎Selanjutnya, pada 3 September 2026, Bontang kembali meraih dua predikat terbaik sekaligus, yakni kategori akses dan kualitas layanan kesehatan serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Masing-masing penghargaan memperoleh dana apresiasi Rp2 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp4 miliar.

‎Neni menilai capaian tersebut menunjukkan keterbatasan fiskal tidak harus menjadi keterbatasan dalam bekerja. Menurutnya, kuncinya terletak pada kemampuan pemerintah menentukan prioritas, mengoptimalkan sumber daya, serta menjaga kualitas pelayanan.

‎“Capaian ini menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal tidak harus menjadi keterbatasan dalam bekerja,” katanya.

Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *