NIUS.id – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan pengalihan pengelolaan sejumlah aset jalan di Kecamatan Sepaku kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Langkah ini ditempuh untuk mengurangi beban pemeliharaan infrastruktur yang selama ini ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Usulan tersebut terutama menyasar ruas jalan yang berada di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemkab PPU berharap pengelolaan oleh OIKN dapat membantu mempercepat penanganan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan permohonan resmi sekaligus membahas rencana tersebut dengan Deputi Bidang Infrastruktur OIKN.
Dalam pembahasan itu, Pemkab PPU mengusulkan agar pengalihan aset tidak harus dilakukan sekaligus. Penyerahan dapat dimulai secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan keterkaitan ruas jalan dengan kawasan IKN.
“Kami membawa surat itu sekaligus berdiskusi, bisa tidak jika aset ini diserahkan secara bertahap, terutama infrastruktur jalan di Sepaku. Toh, dalam ketentuan undang-undang aset di wilayah IKN nantinya juga akan diserahkan,” ujar Muhajir, Selasa (3/11/2026).
Menurut Muhajir, keterbatasan kemampuan APBD membuat pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembagian tanggung jawab pengelolaan infrastruktur, khususnya jalan yang berkaitan langsung dengan pengembangan kawasan IKN.
Ia menyebut dukungan anggaran dari OIKN diharapkan dapat membantu penanganan sejumlah ruas jalan di Sepaku.
“Alokasi mereka gede, masih ada Rp6 triliun. Kita kan kesulitan dengan kondisi anggaran sekarang ini. Maka kita pengin secara bertahap aset-aset, terutama infrastruktur jalan, diambil alih IKN dulu karena jalannya ini jadi keluhan warga,” jelasnya.
Meski demikian, usulan pengalihan tersebut belum dapat direalisasikan. OIKN disebut belum memiliki kesiapan anggaran khusus untuk pemeliharaan jalan daerah. Pengambilalihan aset dikhawatirkan justru menambah beban pembiayaan apabila belum didukung alokasi yang memadai.
Kendati demikian, Pemkab PPU tetap membuka peluang pembahasan lanjutan. Pemerintah daerah telah memetakan sejumlah ruas jalan yang berpotensi dialihkan, terutama jalan yang beririsan langsung dengan kawasan IKN.
“Kalau tidak mau diambil semua, kita minta ditinjau mana yang betul-betul beririsan dengan OIKN,” tutupnya.
Pemkab PPU berharap koordinasi dengan OIKN dapat menghasilkan kesepakatan mengenai pembagian tanggung jawab pengelolaan aset jalan. Dengan begitu, pemeliharaan infrastruktur di Kecamatan Sepaku tetap dapat berjalan tanpa semakin membebani keuangan daerah. (*/Zk)
