NIUS.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan terus mempercepat pendataan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem bantuan sosial berbasis digital. Hingga kini, Dinsos menargetkan sedikitnya 70 persen kepala keluarga (KK) telah terdaftar pada 25 Juli 2026.
Kepala Dinsos Balikpapan, Arfiansyah, mengatakan pihaknya optimistis target tersebut dapat dicapai melalui percepatan pendataan yang terus dilakukan di lapangan.
“Kita siap. Makanya kita berusaha mengejar target dulu. Pada 25 Juli nanti minimal sudah mencapai 70 persen dari jumlah KK yang ada,” ujar Arfiansyah saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara hybrid pada Selasa, 30 Juni 2026.
Rapat tersebut diikuti kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah peserta piloting, serta dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan.
Arfiansyah menjelaskan, forum itu membahas penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial, sekaligus memastikan kesiapan daerah dalam menerapkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Ia mengatakan, jumlah daerah yang mengikuti program piloting juga terus bertambah. Saat Kick Off dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlinsos pada 2 Juni 2026 terdapat 42 kabupaten/kota, sedangkan kini menjadi 43 daerah setelah Kota Batam bergabung.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pemerintah daerah yang dinilai berhasil mempercepat pelaksanaan program juga diminta berbagi pengalaman untuk mendorong daerah lain mencapai target yang sama.
“Untuk memotivasi daerah lain,” katanya.
Daerah yang berbagi pengalaman tersebut berasal dari Jawa Timur, Bali, Banyuwangi, dan Surabaya yang telah mampu mencapai lebih dari 70 persen pendaftaran Perlinsos dalam waktu relatif singkat.
“Mereka diminta menjelaskan bagaimana bisa mencapai target dengan cepat. Bahkan Bu Khofifah menyampaikan kepada Pak Menteri agar ditambah empat kabupaten/kota lagi di Jawa Timur. Beliau optimistis bisa menyelesaikannya dalam waktu satu bulan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arfiansyah menyampaikan, berdasarkan hasil rapat koordinasi, program Digitalisasi Perlinsos direncanakan mulai diterapkan secara nasional pada akhir Oktober 2026. Namun, pelaksanaannya masih menyesuaikan kesiapan infrastruktur dan penyelesaian regulasi.
“Kalau masih ada kendala infrastruktur atau regulasinya belum selesai, seandainya itu masih ada kendala. Kemungkinan pelaksanaannya baru dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada Januari 2027,” jelasnya.
Melalui percepatan pendataan ini, Dinsos Balikpapan menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan perlindungan sosial agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Laporan Wartawan NIUS.id, SR
