NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang mulai menyusun strategi menghadapi tantangan fiskal pada 2027. Berbagai asumsi pendapatan daerah menjadi perhatian karena diperkirakan tidak lagi sekuat tahun-tahun sebelumnya.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang pada 2027 hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun.
Proyeksi tersebut dipengaruhi tidak adanya lagi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta belum tersalurkannya dana bagi hasil (DBH) kurang salur.
Neni mengatakan informasi terbaru yang diterima pemerintah daerah menyebut dana kurang salur sekitar Rp402 miliar tidak akan dibayarkan. Kondisi itu membuat postur APBD Bontang diperkirakan berada di angka Rp1,6 triliun.
“Informasi terakhir yang kami terima, dana kurang salur itu tidak akan disalurkan. Karena itu kami memperkirakan APBD Kota Bontang tahun depan berada di kisaran Rp1,6 triliun,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Meski ruang fiskal menyempit, Pemkot memastikan penyusunan anggaran tetap mengacu pada ketentuan mandatory spending. Alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta dana kelurahan tetap menjadi prioritas sebelum membiayai program pembangunan lainnya.
Menurut Neni, besarnya APBD bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah daerah. Yang lebih penting adalah manfaat anggaran tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menambahkan, pemerintah daerah masih berharap adanya peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Namun, jika terjadi kenaikan, nilainya diperkirakan tidak terlalu signifikan.
“Bukan seberapa besar APBD yang kita miliki, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Itu yang menjadi fokus kami,” katanya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
