NIUS.id – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti masih adanya pekerjaan rumah dalam pengelolaan data pemerintahan meski capaian Kota Bontang menunjukkan tren positif. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) fokus memperkuat kualitas data, integrasi sistem, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Penegasan itu disampaikan Neni saat memimpin High Level Meeting Tata Kelola Data Pemerintah Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (13/7). Kegiatan yang digelar Bapperida dan Diskominfo itu diikuti kepala OPD, camat, dan lurah.
Menurut Neni, pembangunan daerah yang semakin kompleks tidak lagi dapat disusun berdasarkan perkiraan. Seluruh kebijakan harus disusun menggunakan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah.
“Kita masih perlu memperkuat kualitas data, integrasi sistem, dan yang tidak kalah penting adalah kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pembangunan yang semakin kompleks menuntut kebijakan yang cepat, tepat, dan berbasis data,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pemkot Bontang juga meluncurkan dua platform pendukung tata kelola data, yakni Petakita dan Geoportal Kota Bontang. Peluncuran tersebut disertai penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) serta Daftar Data Daerah Kota Bontang Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah.
Neni menjelaskan, implementasi Satu Data Indonesia menjadi langkah strategis untuk menghasilkan data yang terstandar, terintegrasi, dan dapat dibagipakaikan. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan program diharapkan menjadi lebih efektif dan transparan.
Ia mengungkapkan, Bontang telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia. Pada 2025, pengelolaan data daerah telah mencapai 79,2 persen, sedangkan indeks data geospasial memperoleh skor 4,21 atau masuk kategori unggul.
“Harapannya, setiap OPD terus meningkatkan kualitas pengelolaan data agar seluruh program pembangunan benar-benar didasarkan pada bukti dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar asumsi,” tandasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
