NIUS.id – DPRD Bontang menyoroti besarnya beban operasional pengelolaan pasar yang dinilai belum sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Kondisi ini dikhawatirkan akan terus membebani keuangan daerah jika tidak segera dibenahi.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengungkapkan bahwa saat ini pemasukan dari sektor pasar, seperti parkir, sewa lapak, hingga retribusi harian, belum mampu menutup biaya operasional.
“Kalau kita lihat, pengeluaran mereka itu lebih besar daripada pemasukan. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).
Ia menjelaskan, biaya operasional pasar cukup besar, terutama untuk kebutuhan dasar seperti listrik dan air. Untuk tiga pasar, kebutuhan listrik saja bisa mencapai sekitar Rp100 juta per bulan, belum termasuk biaya lain.
Menurutnya, meski pengelolaan pasar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan karena menyangkut pelayanan publik, aspek efisiensi tetap harus diperhatikan agar tidak membebani APBD.
“Memang semangatnya pelayanan publik, bukan cari untung. Tapi operasional juga harus dihitung, jangan sampai terus bergantung pada APBD,” tegasnya.
Komisi B DPRD pun mendorong agar pengelolaan pasar bisa setidaknya mandiri secara pembiayaan, meskipun tidak dituntut menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.
“Minimal mereka bisa menutup biaya operasional sendiri. Itu sudah bagus,” katanya.
Sebagai solusi, DPRD meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem retribusi yang berjalan saat ini. Ia menilai, jika dikelola dengan baik, potensi retribusi pasar sebenarnya cukup untuk menutup kebutuhan operasional.
Selain itu, upaya digitalisasi juga dinilai perlu dimaksimalkan. Saat ini, sejumlah sistem seperti parkir sudah mulai menggunakan teknologi, namun transaksi masih banyak dilakukan secara tunai sehingga berpotensi terjadi kebocoran.
“Sudah ada upaya ke arah digital, tapi belum maksimal. Kalau masih tunai, potensi kebocoran itu pasti ada. Ini yang harus diperbaiki,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
