NIUS.id – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 2028.
Untuk menyelesaikan tahapan pembangunan, OIKN mengusulkan kebutuhan anggaran Rp15 triliun pada 2027 jauh di atas pagu indikatif Rp6 triliun yang telah dibahas bersama Komisi II DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan Basuki kepada wartawan usai menghadiri penutupan Hari Doa Nasional 2026 di Aula Kemenko III IKN, Minggu (5/7/2026).
“Ada di berita kami mendapat sekitar Rp6 triliun. Karena pembangunan ini bersifat multi years, kami mengusulkan kebutuhan sekitar Rp15 triliun. Itu bukan tambahan, tetapi memang kebutuhan kami untuk menyelesaikan pembangunan sesuai tahapannya,” ujarnya.
Basuki juga meluruskan soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait IKN. Menurutnya, putusan itu tidak menghentikan pembangunan, melainkan justru memperkuat Undang-Undang IKN sebagai dasar hukum.
“Pembangunan IKN akan terus berlanjut. Penetapan Nusantara sebagai ibu kota dilakukan melalui Keputusan Presiden, dan pemerintah menargetkan itu pada 2028 setelah seluruh prasyarat pembangunan selesai,” tegasnya.
Soal kapan Keppres pemindahan ibu kota ditandatangani, Basuki menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
“Kalau penandatanganan Keppres itu tergantung Bapak Presiden. Tugas saya menyelesaikan pembangunannya. Kalau ini sudah selesai, saya laporkan kepada beliau,” katanya.
Pembangunan pada 2026 diprioritaskan untuk kawasan yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), mencakup sekitar 45 gedung — termasuk kompleks Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, DPR RI, MPR RI, dan Gedung Paripurna — yang akan diselesaikan bertahap hingga 2028. (*/Zk)
