NIUS.id – Penumpukan proyek fisik menjelang akhir tahun anggaran dinilai tidak hanya berdampak pada kualitas pekerjaan, tetapi juga melemahkan fungsi pengawasan di lapangan.
Anggota DPRD Kota Bontang, Winardi, menyoroti kondisi tersebut sebagai persoalan berulang yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah daerah. Menurutnya, ketika proyek dikerjakan secara bersamaan dalam waktu yang terbatas, ruang kontrol menjadi semakin sempit.
“Kalau proyek menumpuk di waktu yang sama, pengawasan jadi tidak maksimal. Kita tidak bisa memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai standar karena waktunya terlalu sempit,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, idealnya distribusi anggaran kas sudah diatur bertahap tiap triwulan agar pelaksanaan program berjalan lebih terukur dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Namun dalam praktiknya, percepatan belanja justru baru terasa signifikan saat memasuki semester kedua. Akibatnya, banyak proyek harus dikerjakan dalam waktu singkat dan bersamaan.
“Situasi seperti ini membuat pengawasan tidak efektif karena terlalu banyak pekerjaan yang berjalan sekaligus. Akhirnya, potensi kesalahan atau penurunan kualitas sulit dihindari,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, perencanaan yang baik seharusnya diikuti dengan eksekusi yang konsisten sejak awal tahun anggaran.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki manajemen ritme anggaran agar pelaksanaan pembangunan lebih tertata, merata, dan tetap terjaga kualitasnya dari awal hingga akhir tahun.
“Seharusnya pekerjaan sudah mulai berjalan sejak awal tahun secara bertahap, sehingga pengawasan bisa lebih fokus dan hasil pembangunan juga lebih terjamin,” tegasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
