NIUS.id – DPRD Kota Bontang menyoroti ketergantungan ekonomi masyarakat di kawasan Berbas Pantai terhadap aktivitas usaha tempat hiburan malam (THM) yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan warga setempat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, Senin (11/5/2026). Katanya, pembahasan terkait THM di Berbas Pantai tidak hanya menyangkut aspek regulasi dan perizinan, tetapi juga harus melihat dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Ia menyebut terdapat sekitar 800 warga yang bermukim di dua RT di wilayah itu, dan sebagian di antaranya menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha yang berjalan di kawasan tersebut.
“Di kawasan itu ada masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas usaha yang ada. Jadi ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi aturan saja, tapi juga kondisi sosial dan ekonomi warga,” ujarnya.
Menurutnya, para pelaku usaha selama ini juga meminta adanya kejelasan regulasi, termasuk kemungkinan revisi Peraturan Daerah (Perda) agar sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini.
Lebih lanjut, ia menilai kawasan Berbas Pantai saat ini telah berkembang menjadi area pemukiman sekaligus pusat aktivitas usaha masyarakat, sehingga penataan wilayah perlu mepertimbangkan kondisi eksisting.
“Kondisi sekarang sudah berubah, ada yang dulu dianggap kawasan tertentu, sekarang sudah berkembang menjadi permukiman dan aktivitas usaha warga,” tutupnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
