NIUS.id – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun pada 2026 mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah penguatan pendapatan sejak dini. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai kondisi ini harus dijadikan momentum untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Husni menjelaskan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA). Padahal, di luar sektor tersebut terdapat peluang pajak lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
“Ketergantungan kita di Kukar masih besar pada SDA. Padahal ada potensi lain yang bisa menopang PAD,” ujarnya, Senin, 8 Desember 2025.
Husni menyoroti sektor pertambangan serta perusahaan besar yang beroperasi di Kukar sebagai sumber pajak yang belum tergali secara optimal, mulai dari pajak kendaraan operasional, alat berat, hingga pajak bahan bakar minyak (BBM).
“Perusahaan berbasis SDA pasti menggunakan banyak kendaraan dan alat berat, dan itu memiliki potensi pajak yang besar,” jelasnya.
Menurutnya, jika pemerintah provinsi dapat memaksimalkan potensi tersebut, hasilnya juga akan kembali didistribusikan ke kabupaten/kota di Kaltim. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
“Pemerintah kabupaten harus ikut aktif menginventarisasi potensi pajak. Jangan hanya menunggu dari provinsi,” tegas Husni.
Husni berharap optimalisasi pajak daerah serta kerja sama antarpemerintah dapat menjadi strategi utama dalam menjaga kondisi fiskal Kaltim di tengah penurunan APBD yang signifikan. (*)
