NIUS.id – Pemerataan pendidikan di sejumlah wilayah pelosok Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan fasilitas sekolah dan tenaga pengajar menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyebut Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Berau sebagai wilayah yang masih membutuhkan peningkatan fasilitas pendidikan. Beberapa kawasan seperti Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, Busang, hingga Muara Ancalong dinilai masih memerlukan perhatian, khususnya dalam penyediaan sarana pendidikan dan tenaga pendidik.
“Kalau dikatakan sudah terpenuhi secara keseluruhan, sampai saat ini memang belum. Baik dari sisi infrastruktur maupun tenaga pendidik, masih perlu peningkatan, ini di Kutim, ya,” ucapnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu memberikan perhatian lebih terhadap sekolah yang menjadi kewenangan provinsi, yakni SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pemenuhan fasilitas dan tenaga pengajar dinilai penting agar masyarakat di wilayah pelosok mendapatkan layanan pendidikan yang setara.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Di Kutim, misalnya, pemerintah daerah telah menghibahkan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan.
Sementara di Kabupaten Berau, dukungan serupa diberikan untuk pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17.
“Alhamdulillah, mendapat respons yang baik dari pemerintah kabupaten. Ini bentuk perhatian serius pemerintah kabupaten dengan menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah-sekolah baru,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyediaan lahan harus diikuti dengan kesiapan anggaran pembangunan. Sebab, pembangunan sekolah tidak cukup hanya dengan ketersediaan lahan, tetapi juga membutuhkan dukungan pembiayaan agar dapat segera direalisasikan.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim akan memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.
“Kami akan semaksimal mungkin memperjuangkan agar mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Dengan begitu, kebutuhan yang disampaikan masyarakat benar-benar bisa direalisasikan,” pungkasnya. (As/Adv)



