ADVERTORIALDPRDKALTIMSamarinda

Samsun Minta Perizinan MBLB di Kaltim Dipermudah, Proses Disebut Capai 400 Hari

×

Samsun Minta Perizinan MBLB di Kaltim Dipermudah, Proses Disebut Capai 400 Hari

Sebarkan artikel ini
Samsun Minta Perizinan MBLB di Kaltim Dipermudah, Proses Disebut Capai 400 Hari
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. Foto/Istimewa

NIUS.id – Proses perizinan sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu disederhanakan. Lamanya pengurusan izin yang disebut dapat mencapai ratusan hari dikhawatirkan menghambat aktivitas usaha. Karena itu, pemerintah diminta mengevaluasi mekanisme perizinan agar lebih cepat dan tidak berbelit-belit.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengungkapkan bahwa proses pengurusan izin MBLB membutuhkan waktu yang cukup panjang, bahkan bisa mencapai 400 hari. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak menghambat kegiatan usaha di sektor tersebut.

“Kalau sampai 400 hari untuk mengurus perizinan, tentu ini perlu dievaluasi. Kita harus membuat prosesnya lebih sederhana dan tidak berbelit-belit,” Ungkapnya.

Samsun menjelaskan, komoditas MBLB seperti tanah urug, tanah laterit, dan pasir memiliki karakteristik berbeda dengan pertambangan batu bara maupun mineral logam. Oleh karena itu, pengaturan perizinannya perlu disesuaikan dengan jenis usaha serta tingkat risiko kegiatan yang dilakukan.

Ia juga menilai sejumlah ketentuan teknis, seperti tarif, luas wilayah, hingga masa berlaku perizinan, perlu diperjelas melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda).

“Hal-hal teknis seperti tarif, luasan, dan masa perizinan perlu diatur lebih detail. Sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian dan tidak menimbulkan kebingungan,” jelasnya.

Menurut Samsun, kejelasan aturan dan penyederhanaan prosedur diperlukan agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan. Dengan demikian, aktivitas MBLB dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan pengawasan pemerintah.

Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme perizinan tersebut sehingga proses pengurusan izin menjadi lebih sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. (As/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *