NIUS.id – Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih perlu ditingkatkan. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mendorong agar perempuan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Yenni, kesetaraan gender di ruang publik masih belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut terlihat dari keterwakilan perempuan di parlemen yang ditargetkan mencapai 30 persen, tetapi hingga kini belum memenuhi angka tersebut.
“Jika melihat kondisi kesetaraan gender saat ini, khususnya dalam ranah publik di Kaltim, pencapaiannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari keterwakilan perempuan di parlemen yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total anggota DPRD, tetapi hingga kini belum memenuhi persentase tersebut,” ucapnya.
Yenni menegaskan, keterwakilan perempuan bukan sekadar memenuhi target jumlah kursi di parlemen. Lebih dari itu, kehadiran perempuan diperlukan agar aspirasi dan kepentingan perempuan turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Menurutnya, perempuan memiliki pengalaman dan sudut pandang yang dapat memberikan kontribusi dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan. Karena itu, kesempatan untuk menduduki jabatan publik maupun posisi strategis pemerintahan harus terbuka secara adil berdasarkan kemampuan dan kompetensi.
“Perempuan juga harus diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga ikut menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengakui, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim saat ini telah diisi oleh perempuan. Namun, kondisi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan partisipasi perempuan di berbagai lembaga publik, termasuk lembaga legislatif.
Yenni berharap dukungan dari berbagai pihak terus diperkuat untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan hingga mencapai target 30 persen. Dengan begitu, perempuan di Kaltim memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah. (As/Adv)



