NIUS.id – Pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya harus mengejar percepatan penyelesaian proyek, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan dan kesiapan anggaran. Perencanaan yang matang dinilai penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur sudah menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan agar setiap proyek tetap dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, standar kualitas yang jelas, serta kepastian anggaran.
“Kami melihat dan menilai apa yang dilakukan oleh Gubernur dalam pembangunan infrastruktur di Kaltim sudah cukup baik. Kinerja inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kaltim,” ucapnya.
Meski mengapresiasi langkah pemerintah, Reza menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus didukung perencanaan yang terukur. Mulai dari spesifikasi teknis, standar kualitas pekerjaan, hingga ketersediaan anggaran harus dipastikan sejak awal.
“Terlepas dari itu semua, sebuah perencanaan haruslah matang. Mulai dari spesifikasi dan kualitas standar perlu kita perhatikan, dan yang paling penting adalah kepastian anggaran yang tersedia,” ucapnya.
Salah satu pembangunan yang kini menjadi perhatian adalah proyek peningkatan akses jalan penghubung dari Tering, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), menuju Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka dan memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan pedalaman Kaltim.
Berdasarkan progres pekerjaan, proyek yang terbagi dalam tiga paket tersebut telah menunjukkan perkembangan di atas 50 persen. Paket pertama mencapai 67 persen, paket kedua sebesar 68 persen, sementara paket ketiga mencatat progres tertinggi, yakni 77 persen.
Reza menegaskan, DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Penggunaan anggaran daerah, khususnya untuk sektor infrastruktur, harus tepat sasaran dan tidak terlepas dari kebutuhan riil masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari persentase penyelesaian fisik proyek. Lebih dari itu, hasil pekerjaan harus memiliki kualitas yang memadai dan mampu menyelesaikan persoalan akses maupun konektivitas yang selama ini dihadapi masyarakat.
“Yang jelas, secara fungsi kami di DPRD yang menjalankan pengawasan dan penganggaran. Kami ingin anggaran ini digunakan dengan sebaik mungkin, sesuai peruntukannya dan menjawab kebutuhan infrastruktur di lapangan,” terangnya.
Ia berharap pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim dapat terus ditingkatkan secara merata. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, serta membuka akses antarwilayah, khususnya di daerah yang masih membutuhkan peningkatan konektivitas. (As/Adv)



