NIUS.id – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan anggaran Rp1,24 triliun untuk proyek kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) mendapat perhatian DPRD Kaltim. Pasalnya, usulan tersebut muncul di tengah kondisi fiskal daerah yang diperkirakan mengalami penurunan hingga sekitar Rp12 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan pihaknya masih mencermati usulan tersebut. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan menerima maupun menolak karena proses pembahasan dan persetujuan di DPRD belum dilakukan.
“Kalau dikatakan ditolak, berarti kan ada persetujuan, sedangkan persetujuan saja kan belum ada. Jadi seharusnya belum ada kata tolak dengan tidak ditolak, karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan. Kan baru usulan,” tuturnya.
Persoalan ini mencuat setelah pimpinan DPRD Kaltim menggelar rapat internal pada Minggu (15/11/2026) malam. Rapat yang semula dijadwalkan sebagai agenda kerja Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dialihkan menjadi rapat pimpinan menyusul adanya dua kali perubahan usulan anggaran dari Pemprov Kaltim.
Dalam dokumen yang disampaikan, Pemprov Kaltim awalnya mengajukan anggaran sebesar Rp1,28 triliun melalui surat tertanggal 11 November 2026. Usulan tersebut kemudian direvisi menjadi Rp1,24 triliun pada 12 November 2026.
Sejumlah proyek yang masuk dalam usulan MYC tersebut meliputi pembangunan ruas jalan Sotek-Bongan, Jalan Kepala Telake, serta pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II dengan rencana pembiayaan hingga 2029.
Agusriansyah menilai, pemerintah perlu memastikan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan proyek selama beberapa tahun ke depan. Terlebih, penurunan kapasitas fiskal berpotensi memengaruhi alokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Karena itu, ia meminta Pemprov Kaltim menyampaikan proyeksi keuangan secara transparan, khususnya untuk dua hingga tiga tahun mendatang. Pemerintah juga diminta melengkapi berbagai dokumen pendukung sebelum usulan tersebut dibahas lebih lanjut.
Dokumen yang diperlukan antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), desain teknis, kepastian lahan, hingga perencanaan operasional dan ketersediaan tenaga medis untuk rumah sakit yang akan dibangun.
“Harusnya memang termasuk skemanya itu kan harus dibahas di komisi-komisi DPRD. Karena usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan, lalu sisi manfaat, output dan impact-nya buat masyarakat,” ucapnya.
Selain kelengkapan dokumen, Agusriansyah juga menyoroti waktu pengajuan usulan yang dinilai perlu mendapat penjelasan. Sebab, perencanaan anggaran daerah seharusnya telah melalui tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ia meminta pemerintah memastikan seluruh proses pengajuan telah sesuai ketentuan, termasuk menjelaskan apakah usulan tersebut telah dikonsultasikan dengan Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim menjadwalkan rapat pimpinan diperluas bersama TAPD pada Senin (16/11/2026). Pembahasan kemudian dilanjutkan bersama TAPD dan Banggar pada Selasa (17/11/2026) untuk mendalami usulan proyek MYC tersebut. (As/Adv)



