NIUS.id – Penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 yang semula dijadwalkan 10 November, diundur menjadi 17 November 2026.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai penundaan tersebut bukan persoalan besar selama seluruh tahapan penyusunan anggaran tetap berjalan sesuai jadwal. Mundurnya agenda itu berkaitan dengan permohonan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, serta penyesuaian administrasi sejumlah usulan anggaran.
Menurut Firnadi, komunikasi antara eksekutif dan legislatif perlu diselaraskan agar penandatanganan kesepakatan dapat dihadiri seluruh pihak berkepentingan, terutama Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Tidak perlu dipaksakan kalau pihak yang berkepentingan belum bisa hadir. Apalagi Sekda sebagai Ketua TAPD memang perlu terlibat dalam kesepakatan ini,” ucapnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan pedoman penyusunan APBD 2027, kesepakatan KUA-PPAS ditargetkan paling lambat 30 November 2026. Sementara penetapan APBD menjadi peraturan daerah dijadwalkan paling lambat 30 Desember 2026.
Dengan tenggat tersebut, Firnadi menilai penundaan hingga 17 November masih memberikan waktu bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya.
Selain itu, perubahan jadwal juga dipengaruhi perbaikan usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Sejumlah usulan yang bergeser ke luar daerah pemilihan (dapil) asal dikembalikan untuk diperbaiki dan diinput ulang melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Firnadi menyebut pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim sebenarnya telah rampung. Saat ini, proses yang tersisa lebih banyak berkaitan dengan penyelesaian administrasi usulan pokir.
“Menurut saya tidak ada persoalan krusial. Pembahasan Banggar sudah selesai. Tinggal penyesuaian pokir yang bergeser dari dapil asal. Kami optimistis pada 17 November penandatanganan bisa dilakukan,” pungkasnya. (As/Adv)



