NIUS.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) provinsi maupun kabupaten/kota mengantisipasi potensi dampak kebijakan atau fatwa terhadap sektor usaha dan ketenagakerjaan di Kaltim.
Menurutnya, fatwa memiliki kedudukan hukum tidak langsung (indirect) terhadap regulasi negara. Namun, keberadaannya tetap berpotensi memengaruhi kondisi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Fatwa dengan peraturan. Jadi kalau disebut itu bukan regulasi. Jadi fatwa bahwa itu berupa indirect, hukum tidak langsung. Jadi itu fatwa. Pelarangan sanksi agama kan gitu. Jadi itu akan berdampak signifikan ketika menjadi regulasi normatif peraturan negara,” ucapnya.
Ia mengakui, meski tidak secara langsung menjadi aturan negara, fatwa dapat memengaruhi perilaku konsumen dan berdampak pada rantai bisnis, terutama jika masyarakat mengurangi penggunaan atau pembelian produk tertentu.
“Tentu pertanyaannya apa berpengaruh? Pasti berpengaruh. Itu berarti nanti akan terjadi pengurangan pelanggan. Apalagi mereka yang beragama taat kan. Pengurangan pelanggan, kemudian nanti otomatis kalau pelanggan berkurang, pasti nanti produksi jadi berkurang. Produksi berkurang bisa jadi nanti pekerja waktu itu mengurangi jam kerja. Efisiensi. Dan bisa juga tutup,” terangnya.
Melihat potensi tersebut, Sarkowi mendesak Disnaker menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan berkurangnya lapangan kerja dan meningkatnya angka pengangguran.
“Nah jadi gini. Bagaimana dampaknya?. Itu harusnya dipandang sebagai salah satu permasalahan yang disiapkan oleh dinas tenaga kerja disiapkan mitigasinya. Untuk secara umum. Karena potensi-potensi bertambahnya pengangguran, berkurangnya lapangan pekerjaan. Jadi harus dimitigasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan ketenagakerjaan tidak boleh ditangani secara parsial atau hanya berdasarkan kasus tertentu. Diperlukan perencanaan terpadu lintas instansi, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait.
“Jadi menyelesaikan masalahnya jangan kasuistis begitu, tapi secara umum. Memang lapangan kerja yang berkurang itu sudah problem. Angka pengangguran kecenderungan meningkat itu sudah problem. Itu problem pembangunan. Berarti harus dicarikan jawabannya kan,” sambungnya.
Sebagai langkah konkret, Sarkowi mendorong Disnaker memperluas pembukaan lapangan kerja, memperkuat kerja sama dengan dunia usaha, serta mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) melalui program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Nah sekarang bagaimana BLK itu kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, untuk bikin paket-paket pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah itu yang harusnya ditetapkan dari awal. Permasalahannya di situ harusnya. Mau punya potensi apa. Misal Bontang beda dengan kabupaten lain. Itu harusnya ada tindak lanjut antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi dengan bupati/walikota. Nah itu harusnya begitu,” pungkasnya. (As/Adv)



