NIUS.id – Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan di Kota Bontang dilaporkan mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, terutama dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026).
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 160 pekerja dari PT Pama Persada terdampak PHK. Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan pekerja dengan domisili sementara di Bontang.
“Sebanyak 158 pekerja berdomisili sementara di Bontang, sementara dua lainnya merupakan warga dengan domisili tetap,” ujarnya dalam sambutan peringatan May Day.
Ia menegaskan, meskipun jumlah pekerja dengan domisili tetap relatif kecil, pemerintah tetap memberikan perhatian dengan menyiapkan program bantuan, termasuk permodalan usaha tanpa bunga bagi yang ingin berwirausaha.
“Kami tetap siapkan bantuan permodalan usaha tanpa bunga bagi yang ingin membuka usaha,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang, Asdar Ibrahim, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan terhadap pekerja terdampak PHK berdasarkan domisili.
“Data yang masuk ke kami dari laporan perusahaan, khusus untuk yang berdomisili tetap di Bontang, saat ini tercatat dua orang,” jelasnya.
Sebelumnya, PT Pama Persada juga melaporkan bahwa sejak April 2026, jumlah pekerja yang mengalami PHK telah mencapai 102 orang. Informasi tersebut disampaikan perusahaan kepada Disnaker Kota Bontang sebagai bagian dari pelaporan resmi.
Asdar menambahkan, pihak perusahaan juga tengah melakukan upaya penyesuaian, termasuk kemungkinan pengalihan tenaga kerja ke unit atau perusahaan lain yang masih memiliki kapasitas produksi.
Di sisi lain, Pemkot Bontang kini memfokuskan langkah penanganan melalui penguatan program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Upaya ini diharapkan dapat membantu para pekerja terdampak untuk kembali terserap di dunia kerja.
Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan platform digital ketenagakerjaan guna mempermudah akses informasi lowongan kerja bagi masyarakat.
“Kami fokus pada pelatihan berbasis industri maupun non-industri. Untuk informasi lowongan kerja, kami sudah memiliki aplikasi ‘Teman Naker’,” ungkap Asdar.
Pemkot Bontang juga mewajibkan perusahaan yang membuka rekrutmen tenaga kerja untuk berkoordinasi dengan Disnaker, agar peluang kerja dapat diakses lebih luas oleh masyarakat lokal.
Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek sekaligus strategi jangka panjang dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan, khususnya di sektor pertambangan yang cukup fluktuatif. (*/Zk)
