NIUS.id – Pembangunan pelabuhan baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mulai diwacanakan sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang pengembangan wisata pesisir.
Pemerintah Kabupaten PPU menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut. Namun, rencana pembangunan pelabuhan yang diproyeksikan mampu melayani kapal besar itu masih berada pada tahap wacana dan belum memasuki proses pelaksanaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Agus Dahlan, mengatakan gagasan pembangunan pelabuhan tersebut sebelumnya dibahas pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Konsepnya itu untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata,” ujar Agus, Jumat (16/10/2026).
Menurut dia, keberadaan pelabuhan baru nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tempat kapal bersandar, tetapi juga membuka peluang usaha dari berbagai kebutuhan operasional kapal yang singgah.
Kebutuhan tersebut antara lain pengisian air, penyediaan sembako, hingga bahan bakar minyak (BBM). Aktivitas ini dinilai berpotensi menciptakan perputaran ekonomi di sekitar kawasan pelabuhan dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal.
Selain mendukung aktivitas kepelabuhanan, konsep pembangunan juga mencakup potensi pengembangan kawasan wisata pesisir. Area di sekitar pelabuhan dinilai dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik untuk menikmati pemandangan Kota Balikpapan dari sisi pesisir PPU.
“Konsep wisatanya itu, kalau pelabuhan sudah jadi, di pinggir-pinggir pelabuhan bisa dimanfaatkan. Kita bisa duduk menikmati pemandangan Balikpapan, terutama pada malam hari,” jelasnya.
Meski memiliki potensi ekonomi dan wisata, Agus menegaskan bahwa realisasi pembangunan masih menunggu tindak lanjut dari instansi terkait. Pemerintah kabupaten, kata dia, mendukung gagasan tersebut sembari menunggu langkah berikutnya dari pemerintah provinsi.
“Masih wacana. Mudah-mudahan wacana ini bisa ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” katanya.
Dalam pelaksanaannya nanti, Dishub PPU dan perangkat daerah lainnya, termasuk bidang pekerjaan umum, berpotensi terlibat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sementara itu, arah kebijakan serta tindak lanjut pembangunan berada di tingkat pemerintah provinsi.
Dari sisi pembiayaan, Agus menyebut anggaran yang memungkinkan untuk mendukung pembangunan tersebut antara lain berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun APBN. Meski demikian, skema pendanaan, jadwal pembangunan, dan tahapan pekerjaan hingga kini belum dipastikan.
Terkait lokasi, Dishub PPU telah melakukan peninjauan awal. Berdasarkan perkiraan sementara, kawasan yang dipertimbangkan untuk pembangunan pelabuhan memiliki panjang sekitar 500 hingga 600 meter, dari kawasan jalan pesisir menuju laut.
Agus menambahkan, ketersediaan lahan dan komunikasi dengan masyarakat juga perlu menjadi perhatian apabila rencana tersebut berlanjut ke tahap persiapan.
“Intinya pemerintah kabupaten selalu siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan, sembari menunggu langkah lebih lanjut dari pemerintah provinsi,” tutupnya. (*/Zk)
