NIUS.id – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai sedang tidak dalam kindisi ideal. Karena itu, ia mendorong DPMPTSP Kota Bontang untuk lebih agresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor investasi.
Hal tersebut disampaikan Rapat kerja komisi B DPRD Kita Bontang bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Rustam mengingatkan bahwa jika upaya peningkatan PAD tidak segera dilakukan, maka dampaknya bisa dirasakan langsung oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.
Ia mencontohkan, penurunan kapasitas fiskal dapat berimbas pada berkurangnya hak-hak pegawai, termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Kalau kondisi ini tidak segera kita kejar, maka dampaknya nanti akan dirasakan, termasuk oleh teman-teman PNS,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Politisi Partai Golkar ini menilai jika saat ini Kota Bontang masih berada dalam kategori daerah dengan klasifikasi kota besar, yang memberikan keuntungan tertentu dalam hal fiskal. Namun, jika terjadi penurunan, maka konsekuensinya juga akan dirasakan oleh daerah.
“Sekarang status kita masih masuk kategori kota besar, itu masih menguntungkan. Tapi kalau nanti turun, otomatis kita juga akan terkena dampaknya, termasuk kemungkinan pengurangan,” jelasnya.
Rustam juga mengingatkan agar Bontang tidak mengalami hal serupa dengan Kutai Timur, yang menurutnya menghadapi tekanan fiskal hingga berdampak pada kebijakan kepegawaian dan pemotongan TPP.
“Jangan sampai kita seperti Kutai Timur. Ketika kebijakan kepegawaian tidak diimbangi kemampuan keuangan, akhirnya berdampak pada pemotongan TPP,” tegasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
