NIUS.id – Hasil reses Fraksi PDIP DPRD Kalimantan Timur menemukan fakta yang cukup mengkhawatirkan: hanya sedikit pelaku UMKM di Kaltim yang punya akses ke perbankan.
Selain itu, sebagian besar masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman ke saudara untuk menjalankan usahanya.
“Di Kaltim hanya sedikit pelaku UMKM yang memiliki akses ke perbankan, sisanya hanya bergantung pada modal pribadi dan pinjaman ke saudara,” ujar Guntur, yang menyampaikan pandangan Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Minggu lalu.
Terkait fraksi pdip dprd, guntur menyebut lembaga keuangan kerap mempersulit pengajuan pinjaman modal karena regulasi yang rumit dan panjang, dan dinilai tidak mempertimbangkan prospek jangka panjang UMKM.
Terkait fraksi pdip dprd, selain itu, akibatnya, banyak pelaku usaha tidak bisa mengembangkan skala bisnisnya meski sudah berjalan.
Selain itu, masalah lain yang ditemukan: pemerintah dinilai membatalkan sejumlah program bantuan, termasuk pelatihan dan pameran untuk UMKM.
“Dari data laporan keuangan daerah, pemerintah tidak hanya membatalkan pelatihan, tetapi juga menghilangkan kesempatan UMKM untuk melakukan pameran,” tegasnya. Tanpa ruang pameran, pelaku usaha kehilangan saluran untuk memperkenalkan produknya lebih luas.
Selain itu, yang juga menjadi sorotan: pelatihan yang sudah berjalan tidak diikuti pendampingan. Warga yang sudah dibekali ilmu usaha tidak mendapat bimbingan lanjutan untuk mengimplementasikannya, sehingga pelatihan tidak memberikan dampak nyata.
Selain itu, sebagai contoh, pelaku UMKM di Samarinda disebut kesulitan menembus pasar yang lebih luas karena kurang memahami strategi pemasaran dan branding digital.
“Banyak pelaku usaha tidak mengerti tentang cara branding, dan pemasaran digital semakin penting di era digitalisasi dan globalisasi saat ini,” katanya.
Fraksi PDIP mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk UMKM dan memastikan pendampingan hadir setelah pelatihan — bukan hanya saat kegiatan berlangsung. (*/Zk)
