NIUS.id – Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menolak rencana pengesahan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan melalui skema Multi Years Contract (MYC) atau Kontrak Tahun Jamak. Penolakan tersebut didasari persoalan perizinan kawasan hutan lindung serta belum lengkapnya pemeriksaan dokumen pendukung proyek.
Sekretaris Fraksi PAN-Nasdem, Baharuddin Demmu, menyampaikan sikap tersebut usai mengikuti rapat konsultasi DPRD Kaltim terkait pembahasan usulan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan melalui MYC di Ruang Rapat Kantor Karang Paci, Samarinda, Senin (16/11/26)
Demmu menjelaskan, hampir seluruh fraksi yang hadir sepakat untuk menggelar rapat internal masing-masing sebelum menentukan sikap terkait proyek MYC.
”Kalau fraksi PAN-Nasdem sikapnya satu, bahwa multiyers contract ini, pertama tidak boleh tergesa-gesa karena dokumennya harus diperiksa semua,” terangnya.
Legislator yang akrab disapa Demmu itu juga menyoroti salah satu titik proyek di Kecamatan Bongan yang disebut masuk kawasan hutan lindung. Selain itu, jalan yang masuk dalam proyek MYC tersebut masih berstatus jalan non-status.
”Nah, maksud kami itu kan berbahaya juga. Siapa yang bisa menjaminkan bahwa izin pinjam pakaiannya akan disetujui? Itu satu. Kedua, sehingga kami di fraksi itu menolak. Jadi kami akan rapat di fraksi dulu untuk menentukan sikap, estimasinya besok,” tegasnya.
Ia memastikan Fraksi PAN-Nasdem tetap akan menolak apabila proyek tersebut dipaksakan untuk segera ditetapkan tanpa kejelasan dokumen dan status lahan.
”Tapi kan lebih kepada sikap kami dulu. Itu belum masuk ke dalam situ. Nanti akan ada lanjutan-lanjutan pembahasan ini. Kalaupun mau disepakati besok malam atau apa, pasti kami akan bersikap menolak,” pungkasnya. (As/Adv)



