NIUS.id – DPRD Kota Bontang menyoroti efektivitas pemanfaatan videotron milik pemerintah daerah yang dinilai belum optimal dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain banyak yang tidak berfungsi, keberadaan videotron juga dianggap belum dimaksimalkan sebagai media promosi perusahaan dan layanan publik.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno mempertanyakan sejauh mana videotron mampu menutup biaya operasional, termasuk biaya listrik dan pemeliharaan.
“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah yang sudah dikeluarkan justru tidak sebanding dengan manfaat yang didapat. Kita perlu menghitung apakah pendapatannya bisa menutup biaya operasional atau tidak,” ujarnya, (4/6/2026)
Ia menilai pemerintah perlu lebih agresif menjalin komunikasi dengan perusahaan besar di Bontang agar memanfaatkan videotron sebagai sarana promosi.
Menurutnya, perusahaan seperti Badak LNG, Pupuk Kalimantan Timur, hingga perusahaan lain di kawasan industri dapat menayangkan informasi perusahaan, program sosial, hingga lowongan kerja melalui media tersebut.
“Kalau perusahaan-perusahaan besar ikut memanfaatkan videotron, tentu perputaran kontennya akan lebih hidup dan bisa membantu menambah pemasukan daerah,” katanya.
Selain videotron, Politisi PKS ini juga meminta pemerintah daerah menggali sumber-sumber PAD lain yang belum tergarap maksimal. Pembahasan tersebut turut menyinggung potensi penerimaan dari perizinan dan retribusi yang masih belum optimal.
Legislator menilai peningkatan PAD tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif retribusi kepada masyarakat, melainkan dengan memperluas objek yang dapat memberikan kontribusi pendapatan.
“Yang perlu dilakukan adalah mencari potensi baru yang belum masuk sebagai penyumbang PAD, bukan membebani masyarakat dengan kenaikan tarif,” tandasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
