NIUS.id – Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Kaltara Ashan Putra mengkritik alokasi APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 yang dinilai masih mengalirkan dana daerah ke instansi vertikal seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan, sementara persoalan infrastruktur dan layanan publik belum tuntas.
“Rakyat masih menghadapi jalan rusak, pelayanan publik yang belum optimal, persoalan pendidikan, kesehatan, hingga dukungan terhadap petani dan nelayan yang masih jauh dari harapan. Namun di sisi lain, kita melihat anggaran daerah tetap mengalir kepada instansi vertikal. Ini adalah kebijakan yang wajib dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Putra.
Putra mempertanyakan dasar hukum dan urgensi alokasi tersebut, mengingat instansi vertikal pada dasarnya telah mendapatkan pembiayaan dari APBN.
Ia juga menyoroti penempatan anggaran untuk pembangunan fisik instansi vertikal di pos Sekretariat Daerah.
“Kenapa juga anggaran tersebut diposkan ke Sekretariat Daerah, jangan sampai ada sesuatu hal sehingga kami menduga ada upaya pengkondisian,” katanya.
Ia mendesak KPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan APBD Kutim jika ditemukan indikasi penyimpangan.
“Anggaran daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya. (*/Zk)
