NIUS.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan berbagai masukan masyarakat terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite menjadi perhatian pemerintah. Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Balikpapan Bergerak yang berlangsung di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (18/6/2026), dan turut dihadiri unsur Forkopimda.
Dalam dialog tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai distribusi Pertalite di Kota Balikpapan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah belum meratanya layanan BBM subsidi di sejumlah SPBU, khususnya di wilayah Balikpapan Timur.
Menurut mereka, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk memperoleh Pertalite. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti masih adanya praktik pengetapan BBM yang kemudian diperjualbelikan secara eceran.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan SPBU yang melayani penyaluran Pertalite di Balikpapan. Dari jumlah itu, lima SPBU juga melayani kendaraan roda dua.
“Jadi lima SPBU di antaranya melayani roda dua,” kata Rahmad.
Ia mengatakan, penetapan SPBU penyalur Pertalite dilakukan melalui berbagai pertimbangan, seperti kapasitas jalan, kepadatan lalu lintas, hingga kondisi lingkungan sekitar SPBU. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi BBM subsidi tetap berjalan tanpa menimbulkan dampak yang lebih besar bagi aktivitas masyarakat.
Selain lokasi, pengaturan jam operasional SPBU juga disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas warga. Menurut Rahmad, apabila jam layanan diperpanjang, maka pengelola SPBU juga harus menyiapkan tambahan tenaga kerja.
“Tidak semua SPBU dibuka 24 jam. Pembatasan ini dilakukan karena mempertimbangkan kepadatan lalu lintas serta lokasi SPBU agar tidak menimbulkan kemacetan parah di dalam kota,” ujarnya.
Saat ini, SPBU yang beroperasi selama 24 jam berada di Jalan Marsma Iswahyudi, Balikpapan Selatan; Jalan Letjen Soeprapto, Karang Anyar, Balikpapan Barat; serta SPBU Damai di Jalan MT Haryono.
Rahmad menjelaskan, kebijakan distribusi Pertalite yang berlaku saat ini tidak terlepas dari hasil evaluasi yang dilakukan beberapa tahun lalu. Saat itu seluruh SPBU di Balikpapan melayani penjualan Pertalite. Namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai persoalan, terutama antrean kendaraan yang mengular hingga mengganggu akses jalan dan aktivitas masyarakat.
Bahkan, sejumlah kawasan perdagangan turut terdampak karena antrean kendaraan menutupi akses menuju pertokoan dan permukiman warga.
“Atas dasar itulah diambil keputusan bersama Pertamina untuk mengarahkan antrean kendaraan besar, terutama truk, ke SPBU Kilometer 13,” jelasnya.
Menurutnya, lokasi itu dipilih karena berada jauh dari kawasan permukiman dan pusat aktivitas perdagangan, sehingga antrean kendaraan tidak mengganggu mobilitas masyarakat maupun kegiatan ekonomi.
“Jadi kami arahkan ke sana, kita suruh Pertamina,” katanya.
Lebih lanjut, Rahmad menegaskan bahwa usulan pemerataan layanan Pertalite, termasuk di Balikpapan Timur, tetap menjadi bahan kajian pemerintah. Ia menyebut, setiap kebijakan harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
“Ini masih dikaji, bukan berarti tidak boleh. Ini hak semua masyarakat. Yang kami lihat adalah mudarat dan manfaatnya,” ungkap Rahmad.
Dia menambahkan, kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Saat ini akses menuju Balikpapan Timur masih bergantung pada satu jalur utama, sementara kawasan tersebut juga berkembang sebagai daerah tujuan wisata.
“Balikpapan Timur akses jalannya cuma satu. Kemudian daerah sana juga kawasan wisata. Hari ini saja, tidak ada mobil mengantre, sudah macet di sana,” katanya.
Di samping itu, Pemkot Balikpapan masih terus mempelajari berbagai opsi, termasuk rekayasa lalu lintas, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Jika ke depan terdapat peningkatan kapasitas jalan dari pemerintah pusat, hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi distribusi Pertalite.
“Bukan berarti tidak boleh, tetapi kami akan melihat lagi situasi dan perkembangannya. Jangan sampai manfaatnya lebih kecil daripada dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, SR
