NIUS.id – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, meminta Pemerintah Kota Bontang menjaga konsistensi perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda).
Pergantian personel yang terlalu sering dinilai membuat proses pembahasan menjadi kurang efektif. Menurutnya, setiap pergantian peserta rapat berpotensi menghambat jalannya pembahasan karena personel baru harus kembali memahami materi yang sebelumnya telah didiskusikan. Kondisi tersebut kerap membuat sejumlah agenda pembahasan berjalan lebih lambat dari yang direncanakan.
Ia menilai keberlanjutan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan regulasi daerah. Karena itu, OPD diharapkan dapat menugaskan pegawai yang sama sejak tahap awal hingga pembahasan raperda selesai.
“Kalau orang yang hadir selalu berganti, sering kali perlu penjelasan ulang terhadap poin-poin yang sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ini tentu memengaruhi efektivitas dan kecepatan pembahasan,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan konsistensi kehadiran perwakilan OPD akan mempermudah koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Selain mempercepat proses penyusunan regulasi, hal itu juga dapat meminimalkan terjadinya perbedaan pemahaman terhadap substansi yang sedang dibahas.
Tak hanya dalam forum rapat, Heri juga menyoroti pelaksanaan kunjungan kerja yang menurutnya perlu melibatkan personel yang memang terlibat langsung dalam penyusunan raperda. Dengan demikian, hasil studi dan informasi yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk memperkuat pembahasan regulasi.
“Alangkah lebih baik jika peserta kunjungan kerja merupakan pihak yang mengikuti proses pembahasan sejak awal. Informasi yang didapat bisa langsung diterapkan dan tidak terputus saat kembali dibahas di DPRD,” katanya.
Pria yang akrab disapa Herkes ini berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif terus ditingkatkan demi menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menurutnya, kesinambungan personel yang terlibat dalam pembahasan merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut.
“Pada akhirnya yang ingin kita capai adalah regulasi yang tepat sasaran dan dapat diterapkan dengan baik. Karena itu diperlukan komunikasi yang kuat serta keterlibatan personel yang berkesinambungan selama proses pembahasan berlangsung,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
