NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang mengusulkan enam paket kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui skema bantuan keuangan (Bankeu) tahun 2027. Dari jumlah tersebut, empat usulan difokuskan untuk penanganan banjir melalui pembangunan dan peningkatan drainase.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang, Syahruddin, menjelaskan jumlah usulan yang diajukan dibatasi oleh kebijakan Pemprov Kaltim.
“Memang dibatasi. Kabupaten dan kota hanya diperbolehkan mengajukan enam usulan kegiatan,” ucapnya, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan enam usulan tersebut terdiri dari empat paket di sektor pekerjaan umum yang seluruhnya berkaitan dengan penanganan banjir, satu usulan penanganan stunting, dan satu usulan dari sektor pendidikan.
Menurutnya, pembatasan yang dilakukan pemerintah provinsi hanya pada jumlah paket kegiatan, bukan pada besaran anggaran yang diusulkan.
“Yang dibatasi hanya jumlah paketnya saja. Tidak boleh lebih dari enam usulan,” ujarnya.
Syahruddin mengungkapkan, kebijakan tersebut muncul setelah adanya perubahan sikap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya sempat berkembang informasi bahwa tidak akan ada alokasi bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota akibat penurunan kapasitas fiskal daerah.
Namun dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terjadi pembahasan antara gubernur dan para kepala daerah sehingga bantuan keuangan tetap dialokasikan meski jumlah usulan dibatasi.
“Awalnya memang berkembang isu tidak ada bantuan keuangan karena kondisi fiskal yang menurun drastis. Tetapi setelah Musrenbang ada pembahasan dengan kepala daerah sehingga bantuan keuangan tetap ada, hanya jumlah usulannya dibatasi,” jelasnya.
Untuk sektor pekerjaan umum, Syahruddin mengatakan seluruh usulan diarahkan pada pembangunan dan peningkatan drainase utama di kawasan perkotaan guna mengurangi genangan saat hujan deras.
“Kalau yang dari PU itu seingat saya semuanya untuk drainase. Fokusnya penanganan banjir melalui drainase utama,” katanya.
Meski telah mengajukan enam paket kegiatan, Syahruddin menegaskan belum ada jaminan seluruh usulan tersebut akan diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia menilai keterbatasan fiskal yang saat ini dihadapi Pemprov Kaltim akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah tersebut dalam mengakomodasi berbagai usulan dari kabupaten dan kota.
“Belum ada garansi. Kita hanya mengusulkan. Dengan kondisi fiskal provinsi yang juga sedang tertekan, tentu ruang untuk mengakomodasi usulan daerah menjadi terbatas,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
