NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang mulai menerapkan pendekatan berbasis kinerja dalam pengelolaan program prioritas di tingkat kelurahan. Langkah ini diwujudkan melalui pemberian insentif tambahan bagi wilayah yang mampu menunjukkan capaian nyata, khususnya dalam penanganan stunting dan pengelolaan sampah.
Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, usai penandatanganan perjanjian kinerja bersama camat, lurah, dan kepala puskesmas, Sabtu (23/5/2026).
Ia menegaskan bahwa insentif disiapkan sebagai stimulus agar perangkat wilayah lebih serius mengoptimalkan program yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Kelurahan yang mampu menunjukkan hasil konkret dalam penanganan stunting dan sampah akan diberikan tambahan anggaran sebagai bentuk penghargaan,” ujarnya.
Dalam skema tersebut, setiap kelurahan didorong menghadirkan inovasi yang terukur, bukan sekadar program administratif. Penilaian akan dilakukan secara berkala berdasarkan indikator yang disusun pemerintah kota.
“Program yang dijalankan harus jelas hasilnya. Tidak cukup hanya kegiatan, tetapi harus ada dampak yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, peran ketua RT juga akan diperkuat melalui sistem pelaporan dan indikator kinerja yang lebih terstruktur. Hal ini bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan hingga tingkat paling bawah.
Ia juga menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pengelolaan sampah dan pengentasan kemiskinan agar hasilnya lebih optimal.
Pemkot Bontang menargetkan evaluasi capaian dilakukan setiap enam bulan untuk memastikan efektivitas kebijakan sekaligus menjadi dasar pemberian insentif ke depan.
“Semua program ini saling berkaitan, sehingga harus dikerjakan secara terpadu di lapangan,” jelasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
