NIUS.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang.
Dalam forum pembahasan bersama perangkat daerah, DPRD menilai BKPSDM telah menjalankan sejumlah langkah preventif yang dinilai berhasil menjaga stabilitas tata kelola kepegawaian di daerah, sehingga kondisi pemerintahan tetap kondusif dibanding sejumlah daerah lain.
Anggota Pansus DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama lintas komisi serta koordinasi yang baik dengan mitra kerja, khususnya Komisi A DPRD Bontang.
Ia menilai sinergi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kinerja BKPSDM berjalan cukup optimal sepanjang tahun anggaran berjalan.
“Dari hasil pembahasan, kami melihat ada upaya serius yang dilakukan sehingga kondisi kepegawaian di Bontang relatif stabil dan tidak menimbulkan persoalan besar,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Meski demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan, terutama terkait optimalisasi serapan anggaran yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar tidak berdampak pada kebijakan kepegawaian, termasuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
Legislatif PKN ini juga mengingatkan bahwa ke depan, serapan anggaran idealnya dapat dipertahankan di atas 97 persen sesuai dengan target pemerintah pusat, sekaligus meminimalkan potensi sisa anggaran yang terlalu besar.
“Kami berharap ke depan serapan bisa terus ditingkatkan. Kalau bisa tetap di atas 97 persen agar tidak ada dampak pada kebijakan kepegawaian seperti TPP,” kata Budi.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya evaluasi berkala agar program peningkatan kapasitas ASN, pelatihan, dan kegiatan teknis lainnya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Catatan ini bukan untuk mengurangi apresiasi, tetapi sebagai penguatan agar kinerja ke depan bisa lebih baik lagi,” tambahnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
