NIUS.id – Keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan tidak sepenuhnya menutup peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Kota Bontang justru mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif memanfaatkan sektor-sektor pendukung di kawasan pelabuhan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, menilai aktivitas ekonomi di Pelabuhan Loktuan dan Pelabuhan Tanjung Laut tetap menyimpan potensi yang bisa digarap, meski pengelolaan utama berada di luar kewenangan daerah.
Menurutnya, peluang tersebut tidak harus selalu berasal dari sektor inti pelabuhan, melainkan bisa dikembangkan dari layanan pendukung.
“Walaupun kewenangan terbatas, masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan, misalnya dari jasa penunjang di sekitar pelabuhan. Ini yang perlu dioptimalkan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menilai, selama ini pendekatan yang dilakukan masih belum cukup inovatif, sehingga potensi yang ada belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
Selain itu, koordinasi antarinstansi juga dinilai perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan peluang yang terlewat.
DPRD pun mendorong agar pemerintah daerah mulai memetakan potensi riil yang bisa segera dikelola, seperti retribusi parkir, jasa bongkar muat tertentu, hingga layanan pendukung lainnya.
“Kami ingin ada strategi yang lebih konkret dan terarah. Jangan hanya melihat keterbatasan, tapi juga peluang yang masih bisa dimaksimalkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang, M Taupan Kurnia, mengakui bahwa ruang gerak pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan memang tidak sepenuhnya bebas.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pengelolaan telah bekerja sama dengan pihak swasta, sementara Pelabuhan Tanjung Laut berada di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
“Kami memahami keterbatasan yang ada, tetapi tetap berupaya mencari celah yang memungkinkan agar daerah tetap mendapatkan kontribusi dari aktivitas pelabuhan,” jelasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
