NIUS.id – Realitas demokrasi di Kalimantan Timur hari ini terasa seperti berjalan di dua jalur. Di permukaan, semuanya tampak normal—prosedur berjalan, pemilu digelar, jabatan terisi. Namun di balik itu, ada pola kekuasaan yang makin mengerucut pada lingkaran keluarga dan elite tertentu.
Dinasti politik bukan lagi sekadar isu pinggiran. Ia kini hadir nyata, perlahan tapi pasti, menggerus keadilan, transparansi, bahkan masa depan demokrasi di daerah ini.
Sebagai Ketua Umum HIPMA-KT Cabang Makassar, saya melihat persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana kekuasaan dijaga, diwariskan, dan dipertahankan—sering kali tanpa kompetisi yang sehat.
Ketika jabatan publik hanya berputar di lingkaran yang sama, demokrasi kehilangan maknanya. Ia tak lagi menjadi ruang kedaulatan rakyat, melainkan sekadar alat legitimasi.
Kegelisahan kami sederhana, tapi mendasar: apakah Kalimantan Timur masih memberi ruang yang adil bagi generasi mudanya? Atau ruang itu diam-diam telah tertutup oleh struktur kekuasaan yang eksklusif?
Dinasti politik membuka pintu bagi oligarki lokal. Dalam situasi seperti ini, kebijakan rawan menjauh dari kepentingan rakyat. Kontrol publik melemah, kritik tak lagi leluasa, dan transparansi sering kali berhenti di tataran formalitas.
Atas dasar itu, kami yang tergabung dalam aliansi EAST Borneo Bersatu—bersama KPMKB Berau dan elemen mahasiswa asal Paser di Makassar—menyatakan sikap tegas: menolak segala bentuk dinasti politik di Kalimantan Timur.
Ini bukan gerakan simbolik. Ini panggilan moral.
Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton. Kami adalah bagian dari denyut perubahan itu sendiri. Dan dalam situasi seperti sekarang, diam justru berarti ikut membiarkan demokrasi mundur perlahan.
Kami mengajak seluruh mahasiswa Kalimantan Timur, di mana pun berada, untuk merapatkan barisan. Sudah waktunya keluar dari zona nyaman dan mengambil peran dalam mengawal arah demokrasi daerah.
Kritik harus terus disuarakan. Ketidakadilan tidak boleh dibiarkan. Ruang publik harus kembali menjadi milik rakyat, bukan segelintir orang.
Kami juga mendesak pemerintah daerah untuk membuka diri terhadap kritik, serta menghentikan praktik kekuasaan yang berpotensi mencederai demokrasi.
Kekuasaan bukan warisan keluarga. Ia adalah amanah rakyat—dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Gerakan ini tidak akan berhenti selama ketidakadilan masih ada. Kami tidak sedang mencari panggung.
Kami sedang menjaga masa depan.
Karena demokrasi yang sehat tidak lahir dari kekuasaan yang diwariskan, tetapi dari keberanian rakyat untuk melawan.
Penulis: Herlisa Febriana (Ketua Umum HIPMA-KT Cabang Makassar)
