NIUS.id – Fraksi PKB DPRD Kalimantan Timur menyoroti pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena muncul di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa Fraksi PKB pada prinsipnya tetap mendukung seluruh program pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Namun, pihaknya tidak akan ragu bersikap tegas jika kebijakan yang diambil dinilai tidak pro rakyat.
“Fraksi PKB mendukung penuh apa pun yang pro rakyat dan kegiatan yang bersifat untuk masyarakat luas. Tapi kalau itu tidak pro rakyat, PKB akan berkeras melawan itu. Itu sikap Fraksi PKB,” ucapnya, Selasa (3/3/2026).
Yenni mengungkapkan, salah satu kebijakan yang sempat menjadi sorotan publik adalah pengadaan mobil dinas dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar. Ia menilai langkah tersebut kurang tepat, mengingat pemerintah saat ini tengah melakukan penghematan anggaran secara besar-besaran.
“Kalau terkait mobil itu, kita sedang efisiensi kuat-kuatan, tapi ternyata ada anggaran sampai Rp8,5 miliar di situ. Saya juga melihatnya mahal sekali,” kata Yenni.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia mencontohkan perbaikan fasilitas kerja yang rusak masih dapat dimaklumi jika memang dalam kondisi darurat.
“Kalau misalnya ada ruangan yang bocor atau fasilitas yang memang perlu diperbaiki, ya wajar saja dibenahi. Tapi kalau terkait mobil, menurut saya itu mahal sekali,” ujarnya.
Meski demikian, Yenni menyebut pemerintah daerah telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan kendaraan tersebut. DPRD Kaltim, kata dia, akan terus memantau perkembangan kebijakan itu agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
“Pak Rudy sudah bersikap mengembalikan. Nanti kita lihat progresnya seperti apa. Mudah-mudahan dana itu bisa kembali ke APBD dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, misalnya untuk infrastruktur,” pungkasnya.
(*/ZK/G)
