NIUS.id – Pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat memaksa daerah untuk lebih cermat dalam mengatur belanja publik.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa penyesuaian fiskal ini tidak boleh sampai mengganggu layanan dasar masyarakat.
Menurutnya, situasi fiskal yang ketat menuntut pengelolaan program yang benar-benar terarah agar kebijakan daerah tetap stabil. Ia menegaskan bahwa pengetatan belanja harus dilakukan dengan tetap menjaga kebutuhan prioritas.
“Kalau ada pengurangan dari pusat, otomatis daerah harus menata ulang belanjanya. Yang penting, jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya, Senin, (15/12/25).
Hasanuddin menyebut bahwa tantangan terbesar bukan sekadar menyesuaikan angka, melainkan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memilah program yang mendesak dan yang dapat ditunda.
“Program prioritas tidak boleh terganggu. Penentuan skala prioritas harus objektif dan terukur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses refocusing anggaran. DPRD, kata dia, tetap membuka ruang pembahasan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap langkah harus jelas dasarnya. Bukan asal geser atau potong, tapi melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Hasanuddin. (*)
