NIUS.id – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat tidak akan mengganggu pelayanan publik di Kalimantan Timur. Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, yang menyebut bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap akan dilaksanakan.
Sigit menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak berarti menghentikan kegiatan yang telah direncanakan.
“Yang berkurang hanya besaran anggarannya, bukan programnya,” ujarnya, Jumat (12/12/25).
Ia memastikan bahwa usulan masyarakat yang telah masuk dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kaltim tetap akan dijalankan, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sigit menambahkan bahwa sejumlah program yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2026 akan diprioritaskan pada tahun anggaran berikutnya. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dari DPRD sangat penting agar masyarakat memahami alasan terjadinya penundaan.
“Kami ingin tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Karena keterbatasan anggaran, sebagian kegiatan harus dilanjutkan tahun depan,” tukasnya. (*)
