NIUS.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa dirinya belum menerima laporan lengkap terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar masyarakat adat untuk menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
“RDP soal DBH yang melibatkan masyarakat adat itu saya tidak hadir karena sedang di luar kota. Jadi hasil resminya belum saya terima,” ujarnya, Jumat, 28 November 2025.
Meski begitu, Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim tetap berkomitmen memperjuangkan revisi kebijakan pemotongan DBH.
Menurutnya, sejumlah langkah tengah dipersiapkan, mulai dari penguatan koordinasi lintas fraksi hingga memanfaatkan dukungan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Intinya semua sedang diperjuangkan agar pemotongan DBH tidak terjadi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan DBH tidak hanya berdampak pada Kaltim, tetapi juga daerah lain di seluruh Indonesia. Karena DBH merupakan kebijakan nasional, mempertahankan besaran sebelumnya bukan hal mudah.
“Menurut saya pribadi, ini memang tidak sederhana karena kebijakannya berlaku nasional, bukan hanya untuk Kaltim,” ucapnya.
Di sisi lain, Hasanuddin menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin berat setelah dana transfer pusat disebut turun hingga 71 persen. Penurunan ini membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kapasitas belanja secara signifikan.
Hasanuddin memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal upaya revisi DBH melalui jalur resmi, termasuk komunikasi langsung dengan kementerian terkait.
“Kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Kita tunggu hasil akhirnya,” pungkasnya. (*)
