NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat demokrasi lokal dengan menyalurkan bantuan keuangan kepada sembilan partai politik. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung secara resmi dan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, Selasa (16/9/2025).
Adapun sembilan partai penerima bantuan tersebut yaitu DPC Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Gelora.
Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan bahwa pemberian bantuan keuangan ini memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN maupun APBD.
“Ini adalah bentuk dukungan negara untuk memperkuat kelembagaan partai politik dan menjamin keberlanjutan fungsi partai sebagai pilar demokrasi,” ujar Agus Haris.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa bantuan keuangan ini tidak boleh hanya dipahami sebagai dukungan finansial semata. Dana yang disalurkan harus digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Melalui penyerahan bantuan ini, kami berharap sinergi antara Pemkot Bontang dan seluruh partai politik semakin erat dalam membangun demokrasi yang sehat, partisipatif, dan inklusif,” tambahnya.
Agus Haris juga mengingatkan pentingnya peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat, penyusunan kebijakan publik, serta pembinaan kaderisasi kepemimpinan di semua tingkatan. Menurutnya, partai politik bukan hanya hadir saat pemilu, tetapi juga harus aktif membangun kesadaran demokrasi sehari-hari.
Acara penyaluran bantuan ini turut dihadiri Ketua KPU Kota Bontang, Muzaroby Renfly, serta perwakilan Inspektorat Kota Bontang. Proses penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh perwakilan masing-masing partai politik, disaksikan oleh pejabat yang hadir.
Dengan penyaluran dana hibah ini, Pemkot Bontang menegaskan peranannya sebagai fasilitator demokrasi yang sehat dan berimbang. Sinergi antara pemerintah dan partai politik diharapkan menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Laporan Wartawan NIUS.id, Dahlia
