NIUS.id – Persoalan lubang bekas tambang yang belum direklamasi masih menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur (Kaltim). Selain berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kewajiban perusahaan dalam memulihkan lingkungan setelah aktivitas pertambangan berakhir.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa risiko pertambangan harus diperhitungkan sejak awal sebelum perusahaan menjalankan kegiatan operasional. Menurutnya, perusahaan tidak boleh meninggalkan persoalan lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat setelah kegiatan tambang selesai.
“Risiko-risiko pertambangan itu harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai setelah kegiatan tambang selesai, justru meninggalkan persoalan dan membahayakan masyarakat,” ungkapnya.
Samsun juga menyoroti besaran jaminan reklamasi (Jamrek) yang dinilai belum sebanding dengan biaya pemulihan lahan bekas tambang. Ia menyebut, jaminan reklamasi saat ini sekitar Rp150 juta per hektare, sedangkan biaya pemulihan lahan dapat mencapai Rp1 miliar per hektare.
“Kalau jaminan reklamasi hanya Rp150 juta per hektare, sementara untuk melakukan pemulihan bisa sampai Rp1 miliar, tentu ada ketimpangan yang harus kita perhatikan,” ucapnya.
Menurut Samsun, selisih antara nilai jaminan dan kebutuhan biaya pemulihan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, jaminan yang tidak mencukupi dikhawatirkan membuat kewajiban reklamasi tidak terlaksana secara maksimal dan meninggalkan lubang bekas tambang yang membahayakan warga.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang telah lebih dahulu bermukim di suatu kawasan tidak justru disalahkan ketika muncul persoalan akibat aktivitas pertambangan. Perusahaan, menurutnya, harus mempertimbangkan kondisi lingkungan serta keberadaan masyarakat sebelum memulai kegiatan operasional.
“Jangan masyarakat yang sudah tinggal lebih dulu di situ kemudian disalahkan. Perusahaan harus memperhitungkan kondisi lingkungan dan keberadaan masyarakat sejak awal,” tegasnya.
Karena itu, Samsun berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap besaran jaminan reklamasi agar sesuai dengan kebutuhan biaya pemulihan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal, sekaligus melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. (As/Adv)



