ADVERTORIALDPRDKALTIMSamarinda

Hasanuddin Mas’ud Tegaskan Pembahasan MYC Belum Final, DPRD Minta Kajian Menyeluruh

×

Hasanuddin Mas’ud Tegaskan Pembahasan MYC Belum Final, DPRD Minta Kajian Menyeluruh

Sebarkan artikel ini
Hasanuddin Mas’ud Tegaskan Pembahasan MYC Belum Final, DPRD Minta Kajian Menyeluruh
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto : NIUS/As)

NIUS.id – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjalankan sejumlah proyek pembangunan melalui skema Multi-Years Contrac (MYC) masih memerlukan pembahasan lebih lanjut di DPRD Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa belum ada persetujuan final dari legislatif terhadap usulan tersebut. Pembahasan masih berlanjut, terutama terkait kebutuhan anggaran dan kesiapan pelaksanaan proyek di tengah tekanan fiskal daerah.

Ia menjelaskan, pembahasan tidak hanya mencakup besaran anggaran, tetapi juga mekanisme pelaksanaan proyek, apakah menggunakan kontrak tahun tunggal.

“Kalau dibahas, memang sudah dibahas. Cuma untuk pelaksanaannya dalam bentuk multi-years atau single-years, ini kan baru sekarang. Pembahasannya baru sekarang,” ujarnya.

Menurut Hamas, skema MYC dipertimbangkan agar proyek pembangunan dapat diselesaikan secara lebih terencana dalam kurun waktu tiga tahun. Dengan skema tersebut, pekerjaan diharapkan tidak terkendala proses tender yang harus dilakukan berulang setiap tahun.

“Dengan waktu tiga tahun, jalan itu bisa selesai. Kalau tidak, biasanya tidak selesai karena harus tender setiap tahun, kontraknya berbeda-beda. Takutnya tender mundur akhirnya proyek tidak jalan-jalan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan DPRD tidak akan langsung menyetujui usulan tersebut. Sejumlah aspek harus dikaji secara menyeluruh, mulai dari dampak lingkungan, pembebasan lahan, hingga kelayakan proyek melalui feasibility study (FS).

“Kita perlu kajian. Bagaimana lingkungannya, kalau ada pembebasan lahan bagaimana, kemudian feasibility study (FS)-nya ada atau tidak,” tegasnya.

Hamas juga menyoroti perubahan usulan anggaran pemerintah yang turun dari Rp1,28 triliun menjadi Rp1,24 triliun. Perubahan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi.

Ia menyebutkan, kapasitas fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan melalui sektor pekerjaan umum dan penataan ruang diperkirakan mencapai sekitar Rp4 triliun. Sementara itu, kebutuhan anggaran proyek MYC yang sedang dibahas berada di kisaran Rp1 triliun.

Selain anggaran, DPRD juga akan mendalami rencana penanganan sejumlah ruas jalan nonstatus, termasuk kemungkinan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi maupun kerja sama dengan pemerintah daerah lain.

Hamas menegaskan, penerapan skema MYC harus melalui pertimbangan matang. Efektivitas penyelesaian proyek harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu kebutuhan pembangunan lainnya,”. (As/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *