ADVERTORIALDPRDKALTIMSamarinda

DPRD Kaltim Tegaskan Status HIV Tak Boleh Jadi Alasan Penolakan Kerja dan PHK

×

DPRD Kaltim Tegaskan Status HIV Tak Boleh Jadi Alasan Penolakan Kerja dan PHK

Sebarkan artikel ini
DPRD Kaltim Tegaskan Status HIV Tak Boleh Jadi Alasan Penolakan Kerja dan PHK
Ketua Pansus DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Foto : NIUS/As

NIUS.id – Status HIV positif tidak boleh menjadi alasan perusahaan menolak calon pekerja maupun memberhentikan karyawan. Perlindungan terhadap hak tersebut menjadi salah satu poin yang diperjuangkan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

DPRD Kaltim menilai penanggulangan HIV tidak cukup hanya berfokus pada aspek medis dan pelayanan kesehatan. Perlindungan hak orang dengan HIV juga perlu diperkuat agar mereka tidak kehilangan kesempatan bekerja akibat stigma dan diskriminasi.

Komitmen tersebut dibahas dalam konsultasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Pertemuan itu membahas keterlibatan perusahaan dalam pencegahan HIV sekaligus memastikan lingkungan kerja tetap menjunjung kesetaraan.

Ketua Pansus DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan pembaruan regulasi diperlukan untuk menjawab tantangan penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS yang semakin kompleks. Menurutnya, aturan tersebut harus memberikan perlindungan menyeluruh, termasuk menjamin hak orang dengan HIV dalam memperoleh pekerjaan.

“Regulasi ini perlu diperbarui agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Bukan hanya persoalan kesehatan yang diperhatikan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak orang dengan HIV,” ungkapnya.

Ia menilai, diskriminasi di dunia kerja masih menjadi persoalan yang perlu diantisipasi melalui regulasi yang jelas. Status HIV seseorang tidak semestinya memengaruhi penilaian perusahaan terhadap kemampuan dan profesionalitas pekerja.

Karena itu, perusahaan tidak dibenarkan menjadikan status HIV sebagai dasar penolakan dalam proses perekrutan maupun alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk bekerja tanpa dibedakan berdasarkan kondisi kesehatannya.

“Perusahaan tidak boleh menjadikan status HIV sebagai alasan menolak pelamar kerja ataupun memberhentikan karyawan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan harus diperlakukan tanpa diskriminasi,” ujar darlis

Dalam konsultasi tersebut, Kemenaker juga menegaskan bahwa pemeriksaan HIV tidak boleh diwajibkan sebagai persyaratan penerimaan maupun mempertahankan hubungan kerja.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui konseling dan tes sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT), dengan tetap mengutamakan persetujuan pekerja serta menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan.

Pansus juga mendorong perusahaan berperan aktif dalam pencegahan HIV melalui edukasi, sosialisasi kesehatan, dan penyediaan akses pemeriksaan sukarela bagi pekerja. Namun, seluruh kegiatan tersebut harus tetap mengedepankan kesadaran dan persetujuan individu.

Melalui penyempurnaan Ranperda Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS, DPRD Kaltim berharap tanggung jawab pemerintah daerah dan dunia usaha semakin jelas. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pencegahan dan penanganan penyakit, tetapi juga menjamin setiap orang memperoleh perlakuan setara tanpa diskriminasi di lingkungan kerja. (As/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *