NIUS.id – Rencana berakhirnya bantuan hibah Global Fund pada 2027 menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, sekitar 80 persen pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS di daerah selama ini masih bergantung pada bantuan tersebut. Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota pun diminta segera menyiapkan sumber pendanaan alternatif melalui APBD.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta Pemprov Kaltim serta pemerintah kabupaten dan kota mulai mengalokasikan anggaran khusus penanggulangan HIV/AIDS dalam APBD 2027. Menurutnya, penanganan penyakit tersebut tidak boleh terus bergantung pada APBN maupun bantuan lembaga internasional.
“Kesepahamannya harus dibangun, bahwa penanggulangan tidak hanya lewat APBN, tapi juga dialokasikan dari APBD,” ujarnya.
Darlis mengingatkan, penghentian bantuan Global Fund tidak hanya berpotensi mengganggu program pencegahan, tetapi juga ketersediaan obat bagi pasien. Padahal, pengobatan HIV/AIDS membutuhkan kesinambungan sehingga pasien tidak boleh kehilangan akses terhadap obat akibat persoalan anggaran.
“Ini misalnya, ya, misalnya dana Global Fund terhenti dan obat habis, kemudian dari mana lagi pasien bisa dapat obat jika tidak dianggarkan lewat APBD,” ucapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, tercatat 297 kasus baru HIV/AIDS sepanjang 2026. Samarinda menjadi daerah dengan kasus tertinggi sebanyak 111 kasus, disusul Balikpapan 57 kasus, Kutai Timur 33 kasus, dan Kutai Kartanegara 23 kasus.
Darlis menilai tingginya mobilitas penduduk di Kaltim, termasuk dampak perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi penanggulangan HIV/AIDS.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berpatokan pada lokasi penemuan kasus. Sebab, pasien bisa berdomisili di satu daerah, tetapi menjalani pemeriksaan maupun pengobatan di wilayah lain melalui mekanisme rujukan fasilitas kesehatan. Karena itu, koordinasi dan pencatatan antardaerah perlu diperkuat agar penanganan pasien tetap berkelanjutan.
“Untuk penyakit ini, pengidap terbanyak ada di Samarinda, Balikpapan, Kutim, dan Kukar. Maka harus ada penanganan lebih lanjut,” kuncinya. (As/Adv)



