NIUS.id – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape menjadi perhatian bagi pelaku usaha. Namun, fatwa tersebut tidak serta-merta mewajibkan seluruh toko vape menghentikan operasionalnya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan fatwa MUI perlu dihormati. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa fatwa keagamaan harus dibedakan dengan ketentuan hukum yang mengatur perizinan dan aktivitas perdagangan.
Menurut Firnadi, fatwa tersebut juga memuat rekomendasi kepada Presiden dan DPR RI untuk menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape secara menyeluruh. Artinya, diperlukan kebijakan pemerintah sebagai landasan hukum dalam penerapan larangan tersebut.
“Fatwa tersebut tidak otomatis mencabut izin usaha ataupun memerintahkan seluruh toko vape untuk langsung tutup,” ucap Firnadi, Jumat (13/11/2026).
Firnadi menilai, pemerintah sebenarnya telah memiliki landasan untuk mengawasi peredaran rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Dalam aturan tersebut, penjualan rokok elektrik dilarang kepada masyarakat berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Selain itu, penjualan juga dilarang dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
Ketentuan tersebut, menurut dia, perlu dimaksimalkan tanpa harus menunggu adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat.
Pengawasan yang lebih ketat dinilai penting untuk membatasi akses anak-anak dan remaja terhadap produk rokok elektrik.
“Perlindungan anak dan remaja harus menjadi perhatian utama. Aturan yang sudah ada perlu dijalankan secara konsisten,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembahasan mengenai vape tidak cukup hanya berfokus pada fatwa MUI. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek kesehatan, regulasi perdagangan, serta kesiapan pengawasan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif.
Dengan demikian, kebijakan yang nantinya diambil pemerintah diharapkan memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun para pelaku usaha. (As/Adv)
