NIUS.id – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti pembangunan lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah pemukiman atas laut Bontang yang dinilai perlu dikelola lebih efisien.
Neni mengusulkan agar satu kepala SPPG dapat mengoordinasikan beberapa dapur sekaligus agar program tidak membebani anggaran dengan struktur pengelola yang berulang.
Menurutnya, jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah pemukiman atas laut relatif sedikit. Ia mencontohkan Selangan yang penerima manfaatnya hanya sekitar 28 orang.
“Kalau setiap dapur harus memiliki kepala SPPG, ahli gizi, dan tenaga administrasi sendiri, sementara penerima manfaatnya sedikit, tentu menjadi pemborosan,” ujarnya, Rabu (9/9/2026).
Karena itu, Pemkot Bontang akan menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat agar skema pengelolaan SPPG di wilayah kepulauan dapat disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat.
Ia menilai efisiensi tersebut penting agar program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa menimbulkan beban pengelolaan yang tidak perlu. Terlebih, sejumlah SPPG yang telah dibangun di Bontang masih belum beroperasi.
Ia menyebut terdapat sekitar delapan SPPG yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi. Pemkot pun akan membahas persoalan tersebut agar fasilitas yang telah tersedia dapat segera dimanfaatkan.
“Sayang kalau fasilitas yang sudah dibangun tidak berproduksi. Kita ingin ada solusi supaya semuanya tidak mubazir,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap program tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Bontang. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk SPPG dapat menjadi peluang bagi petani, pedagang, dan pelaku usaha lokal.
“Nanti akan kita berikan masukan kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan program di daerah menyesuaikan kondisi lokal dan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tukasnya.
Laporan Wartwan NIUS.id, Lia Abdullah
