ADVERTORIALBontangDPRDEKONOMIKALTIM

DPRD Bontang Dorong OPD Cari Sumber PAD Baru, Disdamkartan Usulkan Gagasan Pemanfaatan Satwa Evakuasi

×

DPRD Bontang Dorong OPD Cari Sumber PAD Baru, Disdamkartan Usulkan Gagasan Pemanfaatan Satwa Evakuasi

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi. Lia Abdullah/Nius

NIUS.id – Upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bontang kembali menjadi sorotan DPRD, yang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ikut berkontribusi dalam menggali potensi pendapatan baru, termasuk instansi yang selama ini tidak berfokus langsung pada sektor pendapatan.

Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, menegaskan bahwa tantangan fiskal ke depan tidak hanya soal serapan anggaran, tetapi juga kemampuan daerah dalam memperluas sumber PAD sebagai penopang pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat.

“Walaupun bukan leading sektor pencari anggaran, kami berharap seluruh dinas ikut andil menyumbang PAD. Kalau PAD kurang, tentu proyek-proyek juga berkurang dan UMKM sulit berjalan,” ujar Bonny dalam rapat evaluasi kinerja dan serapan anggaran triwulan pertama, Senin (11/5/2026).

Ia juga menekankan bahwa target serapan anggaran minimal 97 persen harus sejalan dengan upaya inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah, bukan hanya sekadar menjalankan program rutin.

“Kalau kita lihat di sini memang sudah melampaui target triwulan pertama,” tambahnya.

Menanggapi dorongan tersebut, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang, Amikuddin, menyebut pihaknya mulai membuka ruang inovasi untuk mendukung peningkatan PAD, meski bukan lembaga yang secara langsung mengelola pendapatan daerah.

Salah satu ide yang pernah muncul adalah pemanfaatan hasil evakuasi satwa liar melalui konsep mini zoo atau kebun binatang mini, namun dengan skema pengelolaan oleh pihak ketiga.

“Dulu kami punya ide mini zoo, bukan Damkar yang mengelola, tapi tetap diserahkan ke pihak lain,” kata Amikuddin.

Ia menjelaskan, selama ini penanganan satwa seperti buaya yang dievakuasi dari permukiman sering terkendala karena keterbatasan anggaran instansi terkait, sehingga banyak satwa yang tidak langsung diambil oleh pihak berwenang.

“Karena mereka juga keterbatasan dengan anggaran untuk datang ke Bontang,” jelasnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat Disdamkartan harus memikirkan alternatif pengelolaan agar penanganan satwa tetap berjalan sekaligus memiliki nilai tambah bagi daerah.

“Sehingga hasil tangkapan sudah over kapasitas. Ini yang kemudian kita pikirkan bagaimana ada formulasi lain supaya tetap tertangani dan bisa memberi manfaat,” pungkasnya.

Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *