NIUS.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan tidak akan ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun anggaran 2027.
Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli pegawai sekaligus mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang.
Menurut Neni, kebijakan itu tetap dipertahankan meski adanya tekanan dari implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai. Ia menyebut, kondisi tersebut bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah daerah.
“Dari awal memang tidak ada niat melakukan rasionalisasi atau pemangkasan belanja pegawai, termasuk TPP ASN. Karena dampaknya besar, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya saat ditemui, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, apabila TPP ASN dipotong, maka efek berantainya akan langsung terasa di masyarakat. Penurunan daya beli ASN dinilai berpotensi menekan aktivitas ekonomi lokal di Bontang.
“Kalau TPP dipotong, dampaknya luar biasa. Kasihan pegawai, dan pasti pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut turun,” tambahnya.
Neni mengungkapkan, pihaknya telah menyuarakan kondisi tersebut melalui berbagai forum, termasuk saat pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Bontang juga berencana menyurati Kementerian Keuangan untuk meminta kelonggaran kebijakan.
Dalam proyeksi APBD 2027, kata dia, total anggaran daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp1,9 triliun, dengan alokasi belanja pegawai sekitar Rp690 miliar atau mendekati 36 persen. Angka ini memang melampaui batas ideal 30 persen sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional.
Meski demikian, Neni menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menyeimbangkan anggaran dengan program prioritas lainnya, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Intinya kami minta kelonggaran, sambil tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan untuk masyarakat,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
