NIUS.id – Kebijakan retribusi wisata di kawasan Bontang Kuala mulai memunculkan kegelisahan di kalangan pemuda pesisir. Mereka mempertanyakan cara pemerintah memandang kawasan kampung atas laut tersebut, apakah sebagai warisan budaya dan ruang hidup masyarakat, atau justru hanya objek komersial penghasil pendapatan daerah.
Pemuda Bontang Kuala, Agung Nugrah, menilai kebijakan retribusi yang mulai diterapkan pemerintah daerah seharusnya dibahas lebih dulu bersama warga dan generasi muda setempat sebelum dijalankan.
Menurutnya, masyarakat yang lahir dan besar di Bontang Kuala justru merasa tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam pembahasan soal penarikan retribusi di kawasan tersebut.
“Kami mempertanyakan sebenarnya Bontang Kuala ini dipandang pemerintah sebagai apa. Apakah wisata budaya, kampung bersejarah, atau cuma objek komersial,” ujar Agung, Minggu (10/5/2026).
Ia mengatakan, Bontang Kuala bukan sekadar lokasi wisata biasa. Kawasan tersebut merupakan kampung tertua di Kota Bontang yang sudah ada jauh sebelum berdirinya perusahaan-perusahaan besar di kota industri tersebut.
Menurut Agung, identitas sejarah dan kehidupan masyarakat pesisir seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk soal penarikan retribusi wisata.
“Bontang Kuala ini kampung pertama di Bontang. Kami sudah hidup di sini jauh sebelum perusahaan-perusahaan besar masuk. Jangan sampai sejarah dan kehidupan warga cuma dijadikan latar wisata,” katanya.
Pemuda pesisir juga menyoroti asumsi yang berkembang di tengah masyarakat terkait pembangunan pelataran kawasan yang menggunakan anggaran APBD. Menurut mereka, hal itu seolah membuat pemerintah merasa memiliki kewenangan penuh mengatur kawasan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap warga lokal.
Padahal, kata Agung, denyut ekonomi Bontang Kuala selama ini juga tumbuh dari aktivitas masyarakat, mulai dari UMKM, kuliner, nelayan, hingga wisata berbasis kehidupan kampung pesisir.
“Karena pelataran dibangun pemerintah, jangan sampai pemerintah merasa bisa mengatur semuanya semaunya tanpa melihat bagaimana warga di sini mencari makan,” tegasnya.
“Jika peretribusian tidak dipertimbangkan dengan baik, maka warga akan sangat terdampak. Syukur-syukur kalau ini berdampak baik,” tambah Agung.
Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada besar kecilnya nominal retribusi, melainkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah masa depan kawasan Bontang Kuala.
Menurutnya, warga ingin pemerintah menempatkan Bontang Kuala sebagai kawasan budaya dan sejarah yang hidup, bukan semata-mata sumber pendapatan daerah.
“Kalau memang ini wisata budaya, maka masyarakatnya harus dilibatkan. Jangan sampai warga yang menjaga kampung ini turun-temurun malah hanya jadi penonton,” tutupnya. (*/Zk)
